Konteks

Vietnam

Mengenali pentingnya bisnis-bisnis kecil di masa pemulihan pasca pandemi, Vietnam telah memonitor secara seksama dukungan-dukungan untuk MSME. Menurut Kantor Statistik Umum, jumlah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam ekonomi Vietnam (tidak termasuk perusahaan-perusahaan yang sudah tutup) adalah 760.000 dalam tahun 2019 dan 765.000 dalam tahun 2020. Meskipun terdampak berat oleh epidemi COVID-19, ada 137.000 perusahaan yang baru diregistrasi dalam tahun 2020, degan total modal yang tercatat hampir berjumlah VND2.000 triliun (US$86.676.591.849). 

Tetapi, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak berat terhadap MSME di Vietnam. Menurut sebuah laporan survei, Impact of the COVID-19 Pandemic on Businesses in Vietnam (Dsmpak Pnademi COVID-19 terhadap Bisnis-Bisnis di Vietnam), yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI) dalam kerjasama dari “kebanyakan” atau “keseluruhan negatif” dampak dari pandemi COVID-19, sementara hanya 11% tidak melihat adanya dampak sama sekali dari pandemi.  Sementara, hanya dua persen mengalami dampak “semua positif” terhadap bisnis selama pandemi.  Perusahaan-perusahaan skala mikro, kecil dan yang beroperasi kurang dari tiga tahun adalah yang paling terdampak karena kurangnya kelanjutan bisnis. 

Kedua perusahaan-perusahaan domestik (87,7 persen) dan modal asing (FDI) melaporkan pengalaman-pengalaman negatif selama masa pandemi 2020.  Bagian dari perusahaan-perusahaan yang disurvei melaporkan kebanyakan/keseluruhannya berdampak negatif dari pandemi COVID_19 adalah sebagai berikut. 

Sektor-sektor privat domestik: 

• Industri garmen (97 persen) 

• Sektor Informasi dan Komunikasi (96 persen)   

• Sektor Pabrik Alat Elektronik (94 persen) 

Sektor modal asing: 

• Real Estate (100 persen) 

• Informasi dan Komunikasi (97 persen) 

• Agrikultur/Perikanan (95 persen) 

Karena dampak dari pandemi COVID-19, sampai 65 persen dari perusahaan-perusahaan swasta lokal dan 62 persen dari perusahaan-perusahaan modal asing mengalami penurunan penghasilan di tahun 2020. Penurunan rata-rata dalam penghasilan perusahaan-perusahaan swasta lokal adalah 36 persen dan 34 persen untuk perusahaan-perusahaan modal asing. 

MSME mengalami pengurangan lebih tinggi dalam penghasilan daripada perusahaan-perusahan besar.  Laporan juga mencatat pandemi telah menyebabkan kesukaran bagi MSME to mendekati para pelanggan demikian juga untuk memperkerjakan para pekerja.  Pandemi juga telah mengganggu rantai penyediaan dan telah menambah biaya untuk pencegahan COVID-19 bagi MSME.  Banyak bisnis telah terganggu, dan telah berhenti bekerja karena pandemi, dan bahkan hampir bangkrut karena tiba-tiba permintaan berkurang.  Beberapa perusahaan harus menunda perkembangan investasi atau bahkan membatalkan projek-projek yang sedang berjalan maupun yang akan datang.  Di bawah beberapa kejutan daripandemi, MSME di Vietnam telah terpaksa harus mengurangi biaya dengan mengurangi jam kerja staf, memotong gaji, dan memberhentikan pegawai, demikiran juga mengatur cara berbisnis dengan ketergantungan ke platform digital dan solusi digital. 

Dukungan pemerintah  

Dalam menanggapi krisis, pemerintah Vietnam telah meluncurkan program dukungan untuk perusahaan-perusahaan dan para pekerja.  Pemerintah memperkenalkan cara-cara untuk menunda pajak penambahan nilai (VAT) dan kewajiban pajak penghasilan perusahaan (CIT), mengurangi angka CIT untuk perusahaan-perusahaan kecil, mikro, dan menunda kontribusi-kontribusi ke dana pensiun dan pinjaman tanpa bunga untuk pembayaran gaji.  Kebijakan-kebijakan bantuan khusus yang dijalankan terdaftar di bawah ini: 

Oleh Pertemuan Nasional: 

1. Resolution No.107/2020/QH14 tertanggal 10 Juni, 2020: memperpanjang pembebasan pajak penggunaan tanah pertanian; 

2. Resolution No.116/2020/QH tertanggal 19 Juni, 2020; mengurangi pajak penghasilan perusahaan (CIT) sebanyak 30 persen untuk 2020;  

3. Resolution No.979/2020/NQ-UBTVQH14, tertanggal 27 Juli, 2020; mengurangi pajak perlindungan lingkungan atas bahan bakar penerbangan sebanyak 30 persen hingga akhir 2020;     

4. Resolution No.135/2020/NQ14 tertanggal 17 Nopember, 2020; mendukung industri dan sector-sektor yang telah mengalami akibat terburuk dari pandemi, termasuk industri penerbangan.  

Oleh pemerintah dan perdana menetri: 

1. Decree No. 41/2020/ND-CP tertanggal 8 April, 2020 dan Resolution No. 84/NQ-CP tertanggal 29 April, 2020: mendukung pinjaman-pinjaman keuangan dan dana pensiun, yang mengurangi pajak tanah untuk tahun 2020 sebanyak 15 persen dan mengurangi suku bunga pinjaman untuk pinjaman-pinjaman dari dana pembangunan SME sebanyak 2 persen.  

2. Resolution No.42/NQ-CP tertanggal 9 April, 2020: mendukung para pekerja dan orang-orang yang yang dalam situasi susah karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan;  

3. Decree No.70/2020/NĐ-CP tertanggak 28 Juni, 2020, memperpanjang batas waktu deposit pajak (pajak penjualan) untuk industri pabrik otomobil lokal;  

4. Decision No.22/2020/QĐ-TTg, tertanggal 10 Agustus, 2020: mengurangi harga sewa tanah untuk tahun 2020 sebanyak 15 persen untuk perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, keluarga dan perorangan yang paling banyak terdampak. 

5. Menurut First Round of Covid-19 Business Pulse Survey yang dilakukan oleh Bank Dunia pada bulan Juni 2020, sekitar 20 – 30 persen dari perusahaan kecil, menengah dan besar mendapat akses dukungan pemerintah. Di antara berbagai dukungan pemerintah, tiga bentuk dukungan yang dibutuhkan pemerintah oleh perusahaan-perusahaan adalah:  

• Penghapusan dan pengurangan fiskal (73 persen),  

• Penundaan pajak (47 persen) dan 

• Pinjaman-pinjaman dengan bunga yang disubsidi (40 persen).  

Hasil-hasil survei memberi indikasi bahwa perusahaan-perusahaan dalam pertanian dan sektor-sektor layanan lainnya mempunyai kebutuhan penghapusan atau pengurangan fiskal, dibanding dengan sektor pabrik. Dua alasan penting untuk perusahaan-perusahaan tidak menerima dukungan pemerintah adalah karena tidak memenuhi persyaratan dan kurangnya informasi. 

Prioritas-prioritas untuk ke depan bagi MSME dan pemerintah 

Di bawah akibat buruk dari pandemi COVID-19, supaya bisa selamat dan dapat terus berkembang, MSME di Vietnam perlu memprioritas penyetekan dari cara berbisnis untuk mempercepat aplikasi teknologi digital dan menanggapi kebutuhan-kebutuhan para pelanggan lokal. 

Lebih lanjut, MSME harus memperkuat posisi mereka di rantai-rantai nilai global. Keseluruhannya, belajar dari cara-cara yang baik dan pelatihan dalam mengahdapi pandemi COVID-19 seharusnya menjadi prioritas dari MSME dalam jangka waktu dekat.  Dengan melaksanakannya, perusahaan-perusahaan dapat menengok ke belakang atas apa yang telah terjadi dan barangkali bisa terjadi dengan bisnis mereka dan mendiskusikan cara-cara untuk memperkuat kerjasama dan hubungan ke depan untuk masa mendatang.  

Untuk membantu kelanjutan berbisnis melalui masa transisi menuju “normal baru,” pandai dan dukungan efektif akan diperlukan dalam jangka pendek dan panjang. Mengenali ini, pemerintah Vietnam telah memprioritaskan kebijakan-kebijakan pengembangan dan pelaksanaan yang menciptakan kondisi-kondisi yang lebih baik bagi bisnis untuk bertahan dan berkembang dalam dunia pasca pandemi COVID-19. 
 

Kebijakan-kebijakan pemerintah  akan membantu berbagai industri menjadi lebih tidak tergantung pada sumber-sumber eksternal dan mengangkat situasi-situasi yang sudah lama tidak bekerja, sementara juga menambah nilai dan memperkuat posisi Vietnam dalam rantai penyediaan global, dan menciptakan lebih banyak kesempatan untuk bermanfaat dari FTA yang mengharuskan unsure lokal berpersentasi tinggi dan berasal dari dalam wilayah. 

Supaya dapat meningkatkan aksesibilitas dari kebijakan-kebijakan dukungan untuk perusahaan-perusahaan terimbas oleh COVID-19, pemerintah perlu memperkuat penyebaran kebijakan-kebijakan dukungan dengan menyediakan instruksi-instruksi yang khusus, mendetil dan lengkap untuk prosedur-prosedur yang sederhana dan mudah dilaksanakan. Lebih lagi, pemerintah perlu mengkaji masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan dalam proses pelaksanaan untuk merekomendasikan pengaturan-pengaturan tepat pada waktunya dan dukungan yang cocok untuk industri tertentu, sektor dan periode, secara khususnya dalam industri yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19.    

Menurut banyak ramalan-ramalan, pandemi COVID-19 akan berlanjut untuk membuat bayangan yang lama atas ekonomi global dan hanya akan baru dapat dilenyapkan setelah empat sampai lima tahun. Maka mempelajari dan mempromosikan kebijakan-kebijakan dukungan jangka panjang untuk bisnis seharusnya menjadi prioritas terutama bagi pemerintah Vietnam dalam jangka waktu dekat. 

Filipina

Mikro, Kecil and Perusahaan-perusahan menengah (UMKM) mewakili 99,5 persen dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Filipina dan 46 persen dari PDB ekonomi. Perusahaan-perusahaan ini memperkerjakan lebih dari separuh (63 persen) dari jumlah total tenaga kerja di negara. Kebanyakan dari UMKM beroperasi di pasar domestik. UMKM tercatat sebagai 25 persen dari jumlah pendapatan ekspor negara, meskipun diperkirakan 60 persen dari selurh eksportir termasuk dalam kategori UMKM, melalui subkontraktor atau sebagai pemasok-pemasok ke perusahaan-perusahaan ekportir. 

UMKM di Filipina didefinisikan sebagai berikut: 

Catatan terkini dari Otoritas Statistik Filipina, yang berasal dari tahun 2019 melaporkan suatu jumlah total dari 1.000.506 perusahaan-perusahaan bisnis beroperasi di seluruh perekonomian. Perusahaan-perusahaan mikro meliputi kebanyakan dari perusahaan-perusahaan ini sebanyak 89 persen (891.044), diikuti oleh perusahaan-perusahaan kecil sebanyak 10 persen (99.936), dan perusahaan-perusahaan sedang sebanyak 0,5 persen (4.765). Hampir dua pertiga dari UMKM yang terdaftar berlokasi dalam lima lokasi utama: wilayah Ibukota Nasional (20,2 persen dari perusahaan-perusahaan), Calabarzon, Luzon (14,8 persen), Luzon Tengah (11,6 persen), Visayas Tengah (7 persen) dan Visayas Barat (6,1 persen).  

Sektor-sektor industri lima besar yang kebanyakan dari UMKM (83 persen) berpartisipasi dalam:  

1. Perdagangan grosir dan eceran / perbaikan mobil-mobil dan sepeda-sepeda motor (462.492) 

2. Kegiatan-kegiatan akomodasi dan layanan tata boga (144.024); 

3.  Manufaktur (115.387);  

4. Kegiatan-kegiatan lain-lainnya (65.928); dan  

5. Kegiatan-kegiatan Keuangan dan asuransi (46.100).    

Perdagangan elektronik telah berkembang pesat di Filipina. Tetapi, para pengusaha terhambat dengan sambungan internet lemah – sambungan internet di Filipina termasuk peringkat paling lambat dan paling mahal di Asia. Kebanyakan dari layanan Perdagangan elektronik, seperti Facebook, adalah perusahaan-perusahaan asing. Sementara, bisnis teknologi informasi memproses alih daya dalam bentuk pusat layanan telepon Dan layanan-layanan yang berhubungan dengan komputer sperti perangkat lunak/penggembang game, animasi, dan teknik IT terus berkembang.  

Di antara tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM, yang dilaporkan oleh Bank Pembangunan Asia dan para peneliti lainnya, beberapa dari tantangan-tantangan yang termasuk peringkat tertinggi termasuk: 

• korupsi dan tarif tinggi dalam pasaran  

• kwalitas dari fasilitas-fasilitas telecom 

• Pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara dan infrastruktur perdagangan lainnya 

• kurangnya akses ke keuangan 

• tidak tersedianya tenaga kerja trampil 

• dukungan kelembagaan yang lemah 

• kesulitan dalam memenuhi standar produk dan layanan-layanan internasional 

Para pengusaha kaum perempuan Filipina menghadapi tantangan-tantangan tambahan. Seperti yang dilaporkan oleh Yayasan Asia Pasifik dari Canada tahun 2018 Survei dari para Pengusaha dan UMKM di Filipina, 39 persen dari kaum perempuan yang disurvei melaporkan bahwa perusahaan mereka kurang akses ke layanan-layanan dukungan, sementara 36 persen melaporkan tidak tertarik dalam mengakses layanan-layanan. Proposi-proporsi ini dua kali lebih banyak daripada yang dilaporkan oleh kaum laki-laki.  Lebih lanjut, survei menemukan bahwa para pengusaha kaum perempuan melaporkan mempunyai akses layanan-layanan penasehat bisnis online daripada para pengusaha kaum laki-laki, (tujuh persen dibanding 19 persen, secara berurutan).

Situasi COVID-19 untuk UMKM di Filipina 

Filipina terus bertarung krisis COVID-19 terburuk di Asia Tenggara . Meskipun ada lockdown ketat, kurangnya testing, pelacakan kontak, penahanan dan tingkat vaksinasi rendah menyebabkan pelonjakkan kasus. Bank Pembangunan Asia 2020 Menavigasi COVID-19 di Asia dan Pasifik survei dari 3.877 UMKM dari bulan Maret sampai May 2020 melaporkan bahwa:  

1. Filipina mengalami pertangguhan operasi tertinggi sebulan setelah wabah virus merebak,  

2. terlaporkan pengiriman produk-produk atau layanan-layanan yang tertunda dalam tingkat tinggi, dan  

3. tingkat pemutusan hubungan kerja sementara staff yang tertinggi.  

Hampir 60 persen dari UMKM yang disurvei di Filipina melaporkan penghasilan nol, sementara 28 persen mengatakan pendapatan jatuh lebih dari 30 persen.  

Dibandingkan ke MSME yang disurvei dari perkonomian lainnya, UMKM di Filipina mencatat pembatalan kontrak (19,1 persen) dan penundaan pengiriman dari produk-produk dan layanan-layanan paling banyak (35 persen) selama lockdown. Antara  bulan Maret dan April 2020, 36,7 persen UMKM di Filipina mengatakan mereka tidak ada uang dan simpanan, sementara 42,1 persen mengatakan uang mereka akan habis dalam waktu sebulan. Bahkan sebelum pandemi, akses untuk keuangan adalah peghalang terbesar untuk UMKM. Pada puncak dari lockdown di bulan Maret dan April, 17 persen dari mereka yang disurvei mengajukan pinjaman bank, sementara hanya 4,4, persen dari UMKM berhasil mengkases kredit bank, kebanyakan tergantung pada tabungan dan pinjaman dari kawan-kawan dan kerabat. Dibandingkan dengan yang lain APEC perkonomian yang dapat menerjemahkan permintaan dunia dalam elektronik ke manufaktur lokal, ketergantungan Filipina atas turisme dan pengiriman uang dari para pekerja di luar negeri meredupkan ramalan ekonomis ke perkembangan di wilayah yang paling rendah. 

Di bulan Oktober 2020, dalam sebuah survei Program Pengembangan Persatuan Bangsa-bangsa (PPBB)  atas dampak dari COVID-19 terhadap UMKM, 60 persen dari para peserta survei melaporkan bahwa mereka belum menerima bantuan apapun dari pemangku kepentingan (pemerintah, LSM, dan lain-lainya). Kebutuhan-kebutuhan mendesak yang paling banyak dilaporkan adalah aksesibilitas ke fasilitas kredit, keringan pajak, dan penundaan pembayaran pinjaman. Rekomendasi-rekomendasi laporan termasuk meningkatkan keamanan dan efisiensi transportasi umum untuk keamanan mobilitas masyarakat dan produk-produk, dan kebutuhan dari majemen rantai penyediaan yang ditingkatkan melalui peningkatan pengadaan lokal.  

Kebijakan-kebijakan kunci dan dukungan 

Bahkan sebelum pandemi, pemerintah telah memperkenalkan sejumlah kebijakan untuk mendukung UMKM Filipina. 

Departemen Informasi dan Teknologi Komunikasi telah mempromosikan suatu program yang diberi nama “digitaljobsPH” untuk pekerja bebas online atau perdagangan berbasis internet rumahan, termasuk UMKM, untuk mendorong penggunaan perdagangan elektronik Selama 2018-2019, lebih dari 2.000 prang lulus dari program, dan 700 MSME (perdagangan online), tercipta dengan dukungan dari program ini. 

Penunjukkan Perusahaan Perdagangan Mikro Barangay  (PPMB) 2002 terus berlanjut bertumbuh meskipun pengetahuan kurang di antara UMKM dan menerapkan unit-ynit pemerintahan lokal. Penunjukkan membebaskan perusahaan-perusahaan mikro dari pembayaraan pajak-pajak pendapatan dan nilai tambah. Institusi keuangan diberi insentif-insentif untuk menyediakan pinjaman-pinjaman ke BMBE-perusahaan-perusahaan perdagangan terdaftar dan mengharuskan untuk menyediakan suatu jangka waktu kredit khusus untuk PPMB . PPMB juga bisa mengakses program-program gratis melalui Departemen Perdagangan dan Industri (DPI) Negoyosyo/ Pusat-pusat Perdagangan, Universitas Filipina untuk Lembaga Industri-industri Skala Kecil (UP-LISK), dan Departemen Sains dan Teknologi (DST). Lebih dari 12.000 PMBM terdaftar di tahun 2017, tetapi Bank Dunia memberi perkiraan bahwa 40 persen dari ekonomi Filipina adalah ekonomi di bawah tanah atau bayangan. 

Selain dari kebijakan-kebijakan dukungan yang ada, pemerintah telah memperkenalkan lebih banyak tindakan untuk membantu UMKM selama pandemi COVID-19.  

• Dalam bulan April 2020, Departemen Perdagangan dan Industri (DPI) mengumumkan sebuah masa teggang untuk penyewaan perumahan dan industri 30 hari- semenjak diangkatnya tahap-tahap bermacam lockdown. Para penyewa mempunyai pilihan-pilihan untuk membayar sewa rumah dan komersial dalam jumlah kumulatif yang jatuh tempo dalam masa lockdown secara angsuran jumlah amortisasi dibagi rata dalam enam bulan setelah berakhirnya masa tegggang paling sedikit 30 hari. Semua uang sewa yang belum dibayar selama lockdown tidak akan dikenakan bunga, denda, biaya-biaya dan biaya-biaya lainnya. Tidak ada penggusuran karena tidak membayar sewa rumah atau komersial yang diperbelakukan selama masa karantina. 

• Departemen Perdagangan dan Industri (DTI) juga telah menyediakan dukungan untuk membantu UMKM bertransisi ke penjualan eceran online. Pada tahun 2020, DTI Program belanja lokal  membantu 131 UMKM dan 1.000 produk bertransaksi ke situs-situs penjualan eceran.   

• Bantuan COVID-19 dari DTI untuk Memulai kembali Perusahaan-perusahaan (CARES) program keuangan mikro menawarkan pinjaman-pinjaman dengan bunga 0 persen yang dapat dibayar dalam 18-24 bulan. Sampai saat ini, lebih dari 20.0000 aplikasi telah disetujui.  

• Departemen Keuangan Program Jaminan kredit Filipina  telah memperluas dukungannya untuk UMKM sampai 2021. Hampir 3.000 jaminan pinjaman berjumlah CAD$4,5 Juta telah disetujui. 

Pada bulan Maret 2021, Presiden Rodrigo Duterte mengijinkan suatu pengurangan pajak perusahan sebesar 10 persen. Namun, Filipina tetap bertahan mempunyai pajak perusahaan tertinggi di Asia Tenggara pada 30 persen. 

Prioritas-prioritas untuk maju ke depan bagi UMKM di FIlipina 

Sebelum pandemi, UMKM di Filipina telah memiliki tantangan-tantangan keuangan seperti hutang yang bertumpuk. Oleh karena itu, program hibah pemerintah akan lebih efektif daripada pinjaman-pinjaman. 

Dengan hampir separuh dari ekonomi dikaitkan dengan perdagangan yang tidak terdaftar, yang disebut di atas program Perusahaan Perdagangan Mikro Barangay (PPMB) adalah suatu contoh bagus dari sebuah inisiatif yang menguntungkan UMKM dengan status bebas pajak sambil memberi akses ke pelatihan, kredit, dan layanan-layanan bersama. Pemerintah dapat meningkatkan tingkat partisipasi dalam pelatihan dan program dukungan pendanaan tersebut dengan meningkatkan kampanye komunikasi yang lebih baik yang ditargetkan kepada para audiens UMKM dan melalui saluran-saluran media sosial popular dan gratis seperti Facebook dan Instagram. Dukungan tambahan melalui logistik yang ditargetkan dan kemitraan platform-platform online dan gamifikasi dari stategi-strategi penjualan online akan membantu membangun aliran dukungan yang stabil untuk menyoroti UMKM dan kecenderungan pasar yang dipilih.  

Terkait dengan UMKM adalah topik pekerja lepas dan ekonomi independen. Filipina juga diperingkatkan sebagai salah satu ekonomi pekerja lepas teratas di dunia, dengan 35 persen pertumbuhan pendapatan dalam ekonomi independen.  Pemerintah Filipina harus menerapkan undang-undang yang dapat membantu melindungi pekerja lepas dari eksploitasi, sambil juga mengembangkan lingkungan yang lebih adil dan berdasarkan pelangganan jangka panjang untuk menghindari perangkap ekonomi independen. 

Yang terpenting dengan kaum perempuan sebagai pemimpin kebanyakan dari UMKM, lebih banyak lagi penelitian dan program perlu dikembangkan untuk memahami dan mengatasi kurangnya akses kaum perempuan ke infrastrukstur dasar seperti jalan, pembiayaan, peralatan dan pelatihan meskipun mereka mewakilibagian terbesar dari mata pencaharian dan tanggung jawab rumah tangga. 

Peru

UMKM adalah jenis bisnis utama di Peru, mewakili lebih dari 99 persen dari total perusahaan di selurh perekonomian. Di Peru, definisi UMKM ditentukan oleh undang-undang  Nº 30056, yang dibuat untuk memfasilitasi investasi, dan mendorong pengembangan produktif dan pertumbuhan bisnis UMKM. Undang-undang ini menjadi dasar untuk mengkategorikan UMKM menurut total penjualan untuk setiap jenis usaha:  

• Perusahaan Mikro: Penjualan tahunan hingga jumlah maksimum 150 UIT1s – S/. 660.000 (US $183.000) 

• Perusahaan kecil: Lebih dari 150 UIT dan hingga jumlah maksimum 1.700 UIT– S/. 7.480.000 (sekitar USD $2,1 Juta); 

• Perusahaan menengah 1.700 UIT dan hingga jumlah maksimum 2.300 UIT– S/. 10.120.000 (sekirat USD $2,8 Juta); dan 

• Perusahaan besar: Penjualan tahunan lebih dari 2.300 UIT 

Kebanyakan bisnis di Peru adalah perusahaan mikro (96,2 persen), yang berkontribusi pada sekita 40 persen PDB dan lebih dari 60 persen lapangan kerja. Namun, hanya 6 persen produktivitas yang dapat dikaitkan dengan UMKM meskipun mereka merupakan bagian terbesar dari perkonomian. Sayangnya, UMKM kurang berdampak pada pertumbuhna ekonomi dan sosial karena dominasi usaha informal di setiap sektor.   

Pandemi global telah berdampak negatif terhadap semua  bisnis di Peru, terutama UMKM. Karena ukurannya dan kurangnya sumber-sumber daya, banyak UMKM yang tidak memiliki alat untuk menghadapi dampak COVID-19 Menurut laporan sebuah laporan oleh Organisasi Perburuhan Internasional tahun 2020, tingkat pengangguran dan pekerjaan informal di Peru telah meningkat. Sebagai contohnya, penduduk yang aktif secara ekonomi (PAE), yang mencakup perorangan yang bekerja atau yang aktif mencari pekerjaan, telah berkurang lebih dari 6 juta orang. Demikian pula, tingkat pendapatan keluarga di Peru telah menurun drastic.   

Pada bulan Agustus 2020, hampir 25 persen bisnis tidak lagi beroperasi. Dari mereka yang bertahan:   

• 77 persen telah menurunkan permintaannya,  

• 59 persen menunjukkan tingginya biaya untuk mengimplementasikan protokol keamanan,  

•  52,8 persen mengalami keterlambatan dalam pengumpulan tagihan,  

• 50,4 persen telah menghentikan produksinya, dan  

• 45 persen telah kehilangan modal kerja  

Sebagian besar bisnis juga menghadapi masalah-masalah lainnya seperti likuiditas untuk membeli bahan mentah, membayar para pemasok, dan akses terbatas pada sumber daya keuangan. 

Menurut Institut Ekonomi dan Pengembangan Bisnis Kamar Dagang Lima, PDB Peru diperkirakan menyusut 3,7 persen karena pandemi COVID-19. Pembatasan terkait pandemi telah menyebabkan penurunan permintaan dan gangguan-gangguan bisnis yang berdampat parah pada UMKM 

Kebijakan-kebijakan Utama Pemerintah yang Mendukung UMKM 

Pada tahun 2020, pemerintah membantu UMKM selama masa pandemi dengan menawarkan berbagai jenis instrumen pendukung yang berfokus pada: pembiayaan utang, pajak, dukungan lapangan kerja, dan permintaan. Ada lebih dari 10 instrumen pendukung yang dikembangkan oleh sektor umum dalam upaya bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya (Gamabr 1). 

Gambar I 
Jumlah instrumen berdasarkan jenis dukungan 
Sumber: Peta Tindakan Dukungan UKM-Dalam Menanggapi COVID-19, Bank Dunia 

Tabel 1 
Deskripsi dari intrument-instrumen 
Diadaptasi dari: Peta Tindakan Dukungan UKM-Dalam Menanggapi COVID-19, Bank Dunia 

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM, Kementrian Ekonomi dan Keuangan juga membuat inisiatif-inisiatif seperti program Reactiva Peru dan Dana Dukungan Bisnis UMKM.  

Selain kebijakan-kebijakan umum yang utama, banyak UMKM di Peru yang harus menggunakan beberapa langkah-langkah atau strategi-strategi untuk bisa bertahan. Menurut sebuah makalah berjudul “COVID-19: Suatu penilaian Strategi UMKM Dapat Bertahan di Nigeria dan Peru.” (Chambe dan Uchenna 2020), banyak UMKM yang berfokus pada pengurangan? Pembayaran gaji dengan merumahkan sejumlah karyawan, meningkatkan strategi pemulihan utang, meningkatan negosisasi dengan para kreditor, memanfaatkan paket dukungan-dukungan UMKM dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya, dan menggunakan saluran-saluran digital. 

Prioritas-prioritas untuk ke depan bagi UMKM Peru 

Dampak negatif dari gelombang kedua COVID-19, dan kemungkinan gelombang ketiga, membawa tantangan-tantangan lebih lanjut bagi UMKM dan perekonomian secara keseluruhan.  Meskipun prioritas pemerintah adalah mengaktifkan kembali dan memeulihkan pertumbuhan ekonomi di Peru, suatu pendekatan individu tidak lagi menjadi sebuah pilihan. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pelaku di ekosistim untuk berperan mendukung UMKM dan para pengusaha. 

Menurut Pelacak Kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF), akses ke dana, kredit, dan hibah (misalnya FAE MyPES, FAE Turismo< Reactiva Peru, Programa de Garantías Covid-19, Todos Conectados, di antara lainnya) adalah relevan dan penting untuk UMKM di Peru. Namun, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi untuk memberikan dukungan teknis, pelatihan dan peningkatan ketrampilan perusahaan, untuk memastikan mereka memiliki peralatan yang tepat untuk mendorong peningkatan dan pertumbuhan mereka, sehingga menciptakan dampak positif bagi para pemangku kepentingan mereka.  

Indonesia

Ada lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia, menjadikan bisnis ini sebagai tulang punggung perekonomian. UMKM menyumbang 99 persen dari bisnis yang ada dan berkontribusi lebih dari 60 persen ke Produk Domestik Bruto (PDB). Banyak dari UMKM ini adalah bisnis kecil, bisnis rumahan di sektor pertanian atau ritel. Terlepas dari kontribusi UMKM Indonesia yang besar, menurut Bank Indonesia, bank sentral dari perekonomian, UMKM menghadapi tiga tantangan utama: (1) akses ke Keuangan (2) akses ke Pasar dan (3) akses ke Teknologi dan Infrastruktur. 

Kebijakan-kebijakan pendukung UMKM 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mendorong sejumlah besar program dan arahan-arahan untuk mempercepat proses digitalisasi agar tercapai 30 juta digitalisasi bagi UMKM. Pemerintah telah bekerja sama dengan pihak swasta, khususnya startup teknologi, dan telah menggelar program-program seperti:  

1. #MelajubersamaGojek: sebuah inisiatif dari GoJek dan didukung oleh Kementrian Koperasi dan UKM yang membantu UMKM menerapkan strategi digitalisasi di setiap langkah operasional bisnis sehari-hari mereka, mulai dari pemasaran, pemesanan, pengiriman untuk administrasi. 

2. UMKM go Digital: sebuah inisiatif dari Kementerian Kelautan dan Investasi yang menampilkan serangkaian program-program peningkatan kapasitas yang mencakup loka karya dan pelatihan untuk membekali UMKM dengan branding, pemasaran, dan ketrampilan serta pengetahuan bisnis untuk bersaing di pasar digital saat ini.  

Pabrik Inovasi, sebagai pusat teknologi dan inovasi yang berpusat di tiga kota besar (Jakarta, Bandung dan Yogyakarta), membuktikan fakta bahwa salah satu cara paling efektif untuk membantu sektor UMKM kita tumbuh dan berkembang adalah dengan berinvestasi pada startup teknologi ekosistim yang kuat. Dalam hal Indonesia, perusahaan-perusahaan startup teknologi telah berkali-kali membuktikan sangat efektif dalam memanfaatkan teknologi untuk memberikan dukungan bagi UMKM yang seringkali sulit dijangkau melalui inovasi baru di bidang-bidang penting seperti akses permodalan, akses ke pelangganan, serta penghematan biaya/optimalisasi operasional. 

Prioritas-prioritas Utama dari UMKM Indonesia  

Akses ke Modal Alternatif  

UMKM membutuhkan modal untuk memulai dan mempertahankan operasinya. Namun, kebanyakan dari mereka terlalu kecil untuk memiliki akses ke dukungan perbankan. Kebanyakan dari masyarakan Indonesia masih belum memiliki akses ke layanan-layanan keuangan yang layak seperti rekening bank, pinjaman, dll. 

Karena geografi Indonesia yang unik sebagai negara kepulauan, fragmentasi geografis dan kurangnya saling berbagi data menjadi masalah umum. Sebagai akibatnya, lembaga keuangan tradisional kesulitan memenuhi kebutuhan sebagian besar UMKM, terutama untuk usaha mikro dan kecil. 

Namun, ada pertumbuhan yang kuat dalam jumlah startup fintech yang telah menerima dukukungan keuangan yang kuat dari modal-modal usaha kerja (baik lokal dan internasional) untuk membangun sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pasar UMKM yang belum tersentuh, dengan focus pada sektor khusus vertical seperti pertanian dan eceran. 

Berikut ini adalah contoh-contoh startup fintech di sektor pertanian, sektor untuk UMKM terbesar di Indonesia. 

• GrowPal - menyediakan platform crowdfunding bagi para petani akuakultur di Indonesia (terutama budidaya ikan dan udang) untuk mengakses modal dari para investor eceran untuk memperluas operasi mereka. Growpal juga menyediakan akes ke teknologi modern untuk para petani yang membantu mereka menjadi lebih efisien modal, meningkatkan pemantauan peternakan sehingga mereka dapat mengurangi biaya operasi (pengoptimalan pakan) dan meningkatkan keuntungan (pengoptimalan panen). 

• TaniHub – menyediakan layanan-layanan ujung ke ujung sepanjang rantai nilai dari ladang ke meja, yang menguntungkan baik para petani maupun konsumen bisnis dan eceran. TaniHub menyediakan akses modal kepada para petani untuk membeli bahan baku seperti benih, pupuk dan mesin. Selain itu, mereka juga telah membangun rantai pasokan yang kuat untuk membantu para petani mendistribusikan hasil panen mereka langsung ke para pelanggan. Sedini di awal tahun 2020, perusahaan juga telah berhasil bermitra dengan lebih dari 30.000 petani kecil dan mengoperasikan lima pusat distribusi di seluruh negeri. Perusahaan juga melayani lebih dari 5.000 pelanggan bisnis dan 115.000 pelanggan eceran melalui platformnya. Sejak tahun 2016, perusahaan telah mengumpulkan lebih dari USD $26 juta pendanaan dari dana mapan di wilayah ini untuk mendukung pertumbuhannya agar dapat menjangkau lebih dari 100.000 petani kecil di Indonesia. 

Akses ke Para Pelanggan 

Salah satu tantangan tersulit bagi bisnis adalah mendapatkan akses ke pelanggan dengan biaya yang efektif. Tantangan-tantangan ini lebih besar dalam bisnis mikro dan kecil karena kurangnya modal dan pengetahuan untuk mengakses perlatan seperti kehadiran digital, pemasaran online, perkembangan peretasan, dll. Kebanyakan dari mereka akhirnya tidak dapat menjangkau para pelanggan secara efisien, tidak mencapai pertumbuhan (menetap di tempat) atau menutup toko sekaligus.  

Pabrik Inovasi telah mengamati bahwa ada pertumbuhan yang kuat pada perusahaan rintisan pasar yang sangat sukses dari negara ini yang menyediakan platform dan ekosistem yang berkembang untuk sejumlah besar UMKM untuk bertumbuh. Mereka menyediakan standarisasi yang ramah pengguna, menghabiskan sejumlah besar modal mereka sendiri untuk menghadirkan konsumen online Indonesia, dan mengembangkan jaringan rantai pasokan yang kuat untuk mendukung arus barang dan jasa di seluruh negeri. 

Di bawah ini adalah beberapa pasar baru namun sangat penting yang melayani kebutuhan 275 juta orang Indonesia yang terbesar di 17.508 kepulauan di Nusantara. 

• Tokopedia (Lahan Pasar perdagangan online) 

• Didirikan pada tahun 2009 (perusahaan berumur 12 tahun) 

• Total dana yan terkumpul sejauh ini: USD $2,8 miliar 

• Mempekerjakan 4.700 pekerja digital (per jumlah 2019) 

• Pada tahu 2019, Nilai Bruto Barang (NBB) telah mencapai Rp.73 triliun (USD $5,1 miliar) pada tahun 2018, dan diperkirakan akan meningkat menjadi IDR 222 triliun (USD $15,6 miliar) pada tahun 2019, setara dengan 1,5 persen perekonomian Indonesia. 

• Pada tahun 2019, menurut sebuah laporan oleh Grup iPrice, Tokopedia adalah situs web niaga online yang paling banyak dikunjungi di desktop di Indonesia di anatara bulan Juli dan September dengan sejumlah total rata-rata 65.953.400 kunjungan setiap bulannya, meraup 25% dari total pangsa pasar. 

• Hingga Nopember 2019, Tokopedia memiliki lebih dari 7.000.000 pedagang dengan lebih dari 200 juta produk-produk pilihan mulai dari makanan dan minuman hinga produk kecantikan dan fashion. (source) 

• Karena dukungan yang diberikan oleh lahan pasar seperti Tokopedia, UMKM kini telah hadir secara nasional dan mampu melayani para pelanggan di luar wilayah geografis mereka melalui kehadiran online, pemrosesan pembayaran, dan jaringan pengiriman yang efisien. 

• Gojek (Lahan pasar Sesuai permintaan) 

• Didirikan pada tahun 2010 (Berumur 11 tahun) 

• Total dana yang terkumpul sejauh ini: USD $5 miliar  

• Mempekerjakan 3.000 pekerja digital (per tahun 2019) 

• Gojek menyumbang Rp. 8,2 triliun setiap tahun ke perekonomian Indonesia melalui pendapatan mitra pengemudi. Sebuah tambahan RP 138,6 miliar perbulan dikontribusikan ke perekonomian nasional sejak mitra pedagang UKM bergabung dengan Go-Food, dan RP 1,7 triliun ke perekonomian Indonesia melalui mitra pedagang SME [Tolong bantu untuk mengkonversi ke USD] 

• Gojek telah menghadirkan banyak toko-toko kecil offline menjadi online, yang telah membantu mereka mengatasi pandemi COVID dengan mempertahankan akses ke para pelangganan bahkan ketika bisni eceran offline benar-benar terhenti selama lockdown nasional.

Akses ke Teknologi

Teknologi adalah salah satu pengungkit terbesar yang dapat digunakan organisasi manapun untuk mengoptimalkan operasinya agar lebih efisien, mengurangi biaya, dan menskalakan dengan baik. Namun, karena UMKM cenderung lebih lambat dalam mengadopsi produk atau inovasi baru, mereka sering diklasifikasikan sebagai "lamban” dalam siklus adopsi teknologi. Mereka lebih sulit dijangkau, lebih sulit untuk dilatih dan lebih enggan untuk mencoba hal-hal yang baru. 

Ini telah menjadi tantangan yang menakutkan bagi banyak lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menangani digitalisasi. Namun, kami melihat kesuksesan yang lebih besar di bidang ini, dipimpin oleh para pemula yang sangat berbakat dan bermodal besar yang mencari peluang untuk melayani UMKM yang sebagian besar belum tersentuh ini di mana sebagian kegiatan bisnis masih dilakukan di atas kertas dan pena.  

Berikut ini adalah beberapa startup yang sukses yang beroperasi di bidang ini. 

• MOKA  

• Moka adalah sebuah startup fintech yang berfokus membangun mobile point-of sale (mPOS) untuk bisnis kecil dan menengah. 

• Didirikan pada tahun 2014 (startup berumur 7 tahun) 

• Baru-baru ini diakuisisi oleh Gojek seharga USD $130 juta (2020) 

• Mereka telah mendukung lebih dari 40.000 pedagang dan mencatat lebih dari 600 juta transaksi 

• Layanan-layanannya termasuk laporan-laporan penjualan, majemen inventaris, majemen meja, program-program loyalitas dan banyak lagi. 

• BukuWarung 

• Platform ini membantu meningkatkan proses pembukuan suatu perusahaan dengan melacak semua transaksinya termasuk kredit, pengeluaran, dan penjualan, dan membantu pedagang dengan visibilitas arus kas melalui laporan bisnis. 

• Didirikan pada tahun 2019 (startup berumur 2 tahun) 

• Total pendanaan hingga saat ini: USD $20 juta 

• BukuWarung mengklaim telah melayani lebih ari 3,5 juta pedagang terdaftar di 750 kota-kota besar dan kecil di Indonesia, kebanyakan dari mereka berasal dari kota-kota tingkat 2 dan 3. Perusahaan juga mengklaim telah mencatat transaksi lebih dari USD $15 miliar di seluruh platformnya. 

• Perusahaan telah mencatat transaksi lebih dari USD $15 miliar di seluruh platformnya sejak didirikan. 

Singkatnya, organisasi di lapangan, seperti Pabrik Inovasi sangat percaya bahwa berinventasi dalam menumbuhkan teknologi ekositem startup memiliki salah satu pengembalian investasi terbaik dengan mendukung pertumbuhan UMKM di ekonomi mana pun. 

Para pengusaha perempuan di dunia pasca pandemi

Sini Maria Heikkila, penasehat advokasi senior di Yayasan Cherie Blair untuk permpuan 

Jumlah para pengusaha kaum perempuan terus meningkat di Asia Pasifik dengan lebih dari 60 juta perempuan di seluruh wilayah menjalankan usaha bisnis. Kebanyakan dari perusahan tersebut adalah usaha-usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Karena kawasan ini mencari pemulihan ekonomi selama dan setelah pandemi COVID-19, sangatlah penting untuk berinvestasi pada potensi besar para pengusaha kaum perempuan yang belum tersentuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan yang terpenting, memastikan hak-hak ekonomi dari separuh penduduk di kawasan itu sepenuhnya adihormati.     

Sejak awal program pendampingan dari Yayasan Cherie Blaire untuk kaum Perempuan (YCBP) di wilayah APEC pada tahun 2012, Yaysan telah bekerja dengan lebih dari 500 para pengusaha kaum perempuan di wilayah tersebut dengan memberikan pelatihan pendampingan, dan peluang-peluang berjejaring. 

Selama setahun terakhir, COVID-19 telah berdampak burk tidak proporsional terhadap para pengusaha kaum perempuan baik secara global maupun di kawasan. Penitilitian terbaru YCBP, yang mengambil tanggapan-tanggapan dari 125 perempuan di 32 negara, menunjukkan dampak nyata COVID-19 terhadap para pengusaha perempuan. Kebanyakan (83,80 persen) para pengusaha kaum perempuan yang disurvei melaporkan bahwa pandemi berdampak negatif terhadap bisnis mereka. Hampir empat dari 10 perempuan (38,5 persen) menjawab bahwa bisnis mereka mungkin harus tutup sebagai akibatnya Lebih dari sepertiga perempuan ini (34,4 persen) melaporkan bahwa mereka akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti makanan jika bisnis mereka tutup.  

Lebih lanjut, para pengusaha kaum perempuan berjuang untuk mendapatkan dana dari pemberi pinjaman tradisional seperti bank-bank dan para investor. Banyak paket stimulus ekonomi yang dibuat untuk mengatasi dampak negatif COVID-19 belum menjangkau bisnis-bisnis yang dimiliki oleh kaum perempuan. Beban perawatan yang tidak dibayar telah meningkat selamam pandemi. Misalnya, 75 persen dari para pengusaha yang diwawancarai oleh Para perempuan PBB di Asia Pasifik menyatakan bahwa tanggung jawab pengasuhan mereka meningkat karena COVID-19. Sektor perempuan seperti pariwisata, hiburan, eceran, dan perhotelan telah dilanda pandemi secara tidak proporsional.  

penelitian para kaum Perempuan PBB di Asia-Pasifik tentang dampak COVID-19 menjelaskan lebih lanjut tentang situasi para pengusaha perempuan di wilayah tersebut. Dari para pengusaha yang disurvei, 86 persen mengatakan bahwa mereka terpengaruh secara negatif atau sangat negatif oleh COVID-19 dan 34 persen melaporkan bahwa mereka mungkin harus segera menghentikan operasi mereka sepenuhnya.  

Meskipun pandemi tidak diragukan lagi telah merupakan tantangan yang sangat berat bagi banyak pengusaha perempuan, penting untuk diingatkan bahwa sebelum pandemi, lapangan bergerak bagi para pengusaha perempuan perlu disetarakan. Ada hambatan hukum, budaya dan keuangan yang mencegah dan mengecilkan hati kaum perempuan untuk memulai dan menjalankan bisnis.  

Laporan Bank Dunia tentang kaum perempuan, Bisnis dan hukum tahun 2019 menunjukkan bahwa ekonomi tipikal memberi kaum perempuan hanya tiga perempat hak-hak hukum kaum laki-laki di bidang yang terkait dengan partisipasi ekonomi kaum perempuan, termasuk kewirausahaan.  Para pengusaha kaum perempuan juga lebih kecil kemungkinan untuk memiliki akses ke modal manusia, keuangan dan sosial. Secara global, kaum perempuan memiliki bisnis 40 persen lebih sedikit daripada kaum laki-laki. Menurut Laporan Forum Ekonomi Dunia Berdasarkan Kesenjangan Jenis Kelamin pada tahun 2019, dibutuhkan waktu panjang selama 257 tahun sebelum kesetaraan berdasarkan jenis kelamin dalam partisipasi dan peluang ekonomi dapat tercapai. Maka tidak mengherankan bahwa kesenjangan berdasarkan jenis kelamin dalam kesetaraan ekonomi semakin meningkat sejak pandemi. 

Para pengusaha kaum perempuan adalah kunci untuk mempromosikan pemulihan ekonomi yang inklusif dan setara di seluruh wilayah. Pemberdayaan ekonomi kaum perempuan dapat membantu menciptakan jalan keluar dari krisis ini – melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan kesetaraan berdasarkan jenis kelamin McKinseymemperkirakan bahwa dengan mengambil tindakan sekarang untuk memastikan kesetaraan berdasarkan jenis kelamin dalam kebijakan ekonomi makro dapat menambah USD $13 triliun untuk PDB global pada tahun 2030 dibandingkan dengan skenario kemunduran berdasarkan jenis kelamin. 

Ada juga bukti jelas yang menunjukkan bahwa negara-negara paling miskin ketika adanya batasan keterlibatan ekonomi kaum perempuan paling kuat. Mengingat pentingnya peranan para pengusaha kaum perempuan dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan keterkaitan antara kewirausahaan kaum perempuan dan pemberdayaan kaum perempuan yang lebih meluas dapat memiliki hasil negatif jangka panjang untuk kesetaraan berdasarkan jenis kelamin yang lebih luas dan pencapaian pembangunan global.  

Berinvestasi pada para pengusaha kaum perempuan dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi kaum perempuan juga merupakan masalah moral dan hak asasi manusia. Ini penting adanya bahwa keadialan ekonomi dan kesetaraan berdasarkan jenis kelamin harus sepenuhnya tertanam dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. 

Sekarang saatnya semua pemangku kepentingan melakukan tindakan terkoordinasi dan nyata untuk mendukung para pengusaha perempuan dan pemberdayaan ekonomi kaum perempuan yang lebih luas. 

Ada suatu kebutuhan mendesak untuk menempatkan kaum perempuan di baris depan dan tengah dari kebijakan ekonomi dan memastikan pemulihan COVID-19 yang tanggap terhadap tanggapan berdasarkan jenis kelamin dengan bekerjasama dengan para pengusaha kaum perempuan untuk merancang paket-paket dukungan yang akan menjangkau mereka dan memungkinkan bisnis mereka untuk tahan pandemi. Lebih lanjut, ini penting untuk mengatasi tantangan jangka panjang dari kurangnya akses keuangan bagi para pengusaha kaum perempuan dan memastikan bahwa, misalnya, proses pengadaan umum dapat diakses secara setara oleh para pengusaha kaum perempuan.  

Pengakuan atas beban perawatan yang tidak proporsional adalah fundamental bagi program apa pun untuk membangun kembali dengan lebih baik. Oleh itu, pengumpulan data dan bukti tingkat nasional tentang perawatan tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga adalah penting untuk membuat kebijakan peka berdasarkan jenis kelamin dengan berkonsultasi dengan organisasi-organisasi hak-hak kaum perempuan. Lebih lanjut, ini penting bahwa diskusi kebijakan ekonomi makro global membahas ketidaksetaraan berdasarkan jenis kelamin dalam tanggung jawab perawatan yang tidak dibayar. 

Ini juga penting bahwa suara-suara para pengusaha kaum perempuan dan organisasi-organisasi mereka didengar oleh mereka yang memegang kekuasan baik di Asia Pasifik dan secara global, dan bahwa para pengusaha kaum perempuan dilibatkan dalam negosiasi-negosiasi kebijakan lainnya yang berusaha untuk “membangun kembali dengan lebih baik.” 

Yayasan Cherie Blair untuk Kaum Perempuan memiliki rekam jejak yang kuat dalam bekerja dengan para pengusaha kaum perempuan di wilayah Asia dan Pasifik melalui pendampingan, aplikasi Her Venture pemenang penghargaan, dan program Jalan menuju Pertumbuhan. Kampanye 100,000 perempuan memiliki ambisi untuk menjangkau lebih dari ribuan kaum perempuan di wilayah ini pada akhir tahu 2022.