Memastikan Akses ke Layanan-layanan dukungan MSME

Konteks

1. Akses ke layanan-layanan dukungan bisnis 

Efektivitas dari program-progam dukungan MSME yang tersedia saat ini dilemahkan oleh kurangnya kesadaraan dan dukungan yang kurang terakses.  Secara keseluruhan, data kami menunjukkan bahwa MSME yang tersurvei dalam masing-masing grup ekonomi tertentu tidak mendapat akses ke layanan-layanan dukungan. Di Indonesia, kebanyakan besar dari peserta survei mengatakan mereka tidak mendapat akses untuk layanan-layanan ini. 

Jumlah peserta survei yang cukup besar juga mengatakan bahwa mereka tidak berniat mengakses layanan-layanan ini. Penemuan ini menunjukkan diperlukannya penelitian dan investigasi untuk alasan-alasan mengapa MSME barangkali tidak melihat adanya suatu kebutuhan untuk mengakse layanan-layanan dukungan. Alasan-alasan yang mungkin untuk ini mungkin termasuk kurangnya kesadaraan dari persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mengakses layanan-layanan ini, dan manfaat-manfaat dari mencari dukungan.  

Untuk para peserta survei yang mengatakan mereka tidak menggunakan layanan-layanan dukungan, yang paling banyak diakses adalah layanan-layanan konsultasi langsung, khususnya untuk para peserta survei di Vietnam, Filipina dan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa para peserta survei dari ekonomi-ekonomi ini lebih terbiasa dengan pertemuan-pertemuan dan berkunjung langsung ke kantor, yang bisa menimbulkan suatu masalah dalam peralihan ke online atau layanan-layanan konsultasi jarak jauh dalam masa pandemi. 

Kemitraan merekomendasi bahwa pemerintah dan pebisnis memastikan bahwa para pengusaha diberi tahu bahwa ada layanan-layanan alternatif dari konsultasi langsung, dan diberikan dukungan-dukungan yang perlu dalam mengakses layanan-layanan ini.

Dengan pertimbangan digunakannya layanan-layanan konsultasi bisnis online, penggunaan terbanyak ditemukan di Vietnam dengan jumlah yang disurvei (21 persen). Angka ini sangat berarti dengan dipertimbangkan survei ini dilakukan pada tahun 2017, dan ada potensi bagi penggunaan akan bertambah sejak saat itu. Tetapi, pengguna yang sedikit menggunakan layanan-layanan konsultasi online dalam ekonomi-ekonomi lainnya menyentak pertimbangan dari bagaimana membuat peralihan ke layanan-layanan yang dapat diakses dan efektif selama pandemi. 

Juga dipertimbangkan penggunaan layanan-layanan keuangan, mengingat masalah keuangan, hanya sedikit para peserta survei mengatakan mereka menggunakan layanan-layanan yang dimaksudkan untuk membantu MSME mencari sumber-sumber daya baru keuangan. Terutama di Indonesia, hampi tidak ada para peserta survei mengatakan mereka menggunakan layanan-layanan keuangan. 

Secara keseluruhan, Kemitraan merekomendasi pemerintah dan para pebisnis komunitas harus memastikan pengetahuan adanya layanan-layanan ini, secara khususnya sumber-sumber daya online sebagai pengganti layanan-layanan konsultasi langsung, untung mengangkat halangan-halangan yang bersangkutan dengan MSME seperti pembiayaan. Para pebisnis dapat meningkatkan pengetahuaan atas layanan-layanan ini melalui penyebaran pemberitahuan di antara asosiasi-asosiasi bisnis, para usahawan pelaku ekosistim, dan MSME sendiri. 

2. Inisiatif-inisaitif dukungan akses MSME ke pemerintah  

Mirip dengan penggunaan rendah dari layanan-layanan dukungan bisnis umum, data kami juga menunjukkan secara konsisten rendah tingkat pengetahuan dari bermacam-macam dukungan yang disediakan oleh pemerintah untuk MSME. Survei nasional Kemitaraan bertanya kepada para pengusaha tentang dukungan khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk dukungan dan kebijakan-kebijakan ekspor bagi MSME di Filipina, Peru dan Indonesia.

Di Filipina, paling tidak sepertiga dari peserta survei mengatakan mereka tidak mengetahui bermacam ragam kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang mendukung para pengusaha. Seperti contoh, lebih dari sepertiga dari para peserta survei mengatkan bahwa mereka tidak mengetahui Peraturan dari Go Negosyo, suatu undang-undang kunci yang diciptakan oleh ‘Go Negosyo Centres’ yang menyediakan para pengusaha dengan sebuah pusat serba ada untuk layanan-layanan dukungan.

Demikian pula di Peru, paling tidak separuh dari para peserta survei mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui kebanyakan dari program-program dukungan yang ditanyakan kepada mereka dalam survei. Platform online yang penting yang berfungsi sebagai pusat informasi dan aplikasi dari berbagai layanan-layanan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, seperti Produce Virtual dan Digital Kit adalah sangat sedikit dipakai oleh para pengusaha-pegusaha di Peru. 

Di samping itu, relatif lebih banyak para peserta survei yang mengatakan mereka mengetahui program-program dukungan pemerintah. Program yang paling terkenal yang disediakan oleh Kementeri Koperasi dan MSME. Tetapi, meskipun menjadi pengetahuan yang meluas dari program, hanya tiga persen dari para peserta survei yang memakainya, sementara tiga perempat mengatakan tidak relevan dengan program mereka.

Sementara survei nasional Kewiraswastaan di Vietnan tidak bertanya para pengusaha tentang dukungan-dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah yang disediakan untuk MSME, beberapa contoh kunci dari kebijakan-kebijakan termasuk yang sebagai berikut:

The SME Development Fund (Dana Pengembangan SME) (SMEDF) menyediakan dana ke SME melalui mitra-mitra bank, yang menawarkan sampai 80% dari total modal investasi dari sebuah projek (paling banyak 30 juta VND per project).

The SME Support Law (Peraturan Hukum Dukungan SME) garis besar dari kretaria untuk mendefinisi suatu SME, dan menyediakan insentif-insentif seperti menurunkan nilai pajak perusahaan, menurunkan biaya-biaya penggunaan dan sewa lahan dan akses untuk kredit.

Credit Guarantee Funds (Dana-dana Jaminan Kredit) (CGF) menyediakan dana-dana jaminana kredit untuk SME di berbagai provinsi dan kota-kota yang dikelolah secara terpadu. CFG dioperasikan oleh Komite-komite Masyarakan lokal.

The National Technology Innovation Programme (Program Inovasi Teknis Nasional) (NTIP) adalah suatu program unggulan yang bertujuan untuk memfasilitasi dukungan perusahaan-perusahaan untuk teknologi-teknologi mentransfer, menginovasi dan tepat, dan menciptakan produk-produk berkwalitas tinggi dengan nilai tambah.

National Technology Innovation Fund (Dana Inovasi Teknologi Nasional) (NATIF) menyediakan pinjaman-pinjaman istimewa, suku bunga pinjaman yang disubsidi dan jaminan-jamianan pinjaman, dan biaya-biaya hibah dana ke organisasi-organisasi, perorangan dan perusahaan-perusahaan yang melakukan penelitian, transfer dan inovasi teknologi.

National E-Commerce Master Plan 2021-2025 (Rencana Utama 2021 -2025 Perdagangan Elektronis Nasional) disediakannya peraturan-peraturan hukum dan mekanisme untuk menfasilitasi perkembangan dan integrasi dari perdagangan elektronis dan pasar perdagangan elektonis.

Kewiraswastaan sangat merekomendasikan agar pemerintah dan pebisnis mengulas promosi dan aksesibilitas layanan-layanan dukungan dan inisiatif-inisiatif bagi MSME, demikian juga promosi yang ditujukkan khusus untuk demografis para pengusaha tertentu, termasuk pengusaha perempuan dan kaum muda. Tanpa pengetahuan adanya layanan-layanan, sumber-sumber daya yang penting yang dapat membangun kewiraswataan dan kapasitas MSME akan terus kurang terpakai.

Rekomendasi-rekomendasi Kebijakan

1. Memastikan pengetahuan yang tersebar luas dari dukungan-dukungan MSME: Mengulas marketing, promosi dan akses ke inisiatif-inisiatif dukungan, demi memastikan bahwa semakin banyak MSME terinformasi adanya dukungan-dukungan dan bantuan-bantuan bisa mereka dapatkan.

2. Promosi tertarget terhadap grup-grup tertentu: Memastikan promosi untuk layanan-layanan ditujukan ke target, pertama untuk demografis grup-grup tertentu yang kemungkinan kurang mencari atau mendapatkan informasi, seperti para pengusaha perempuan dan kaum muda, dan kedua untuk para pengusaha dalam industri-industri tertentu, dengan informasi yang yang cocok dukungan MSME untuk MSME mereka. Data yang terpilah atas penggunaan dukungan MSME akan sangat penting bagi usaha ini.

3. Promosi yang Terkoordinasi: Koordinasi yang erat antara sektor swasta, di seluruh tingkatan pemerintahan, dan MSME sendiri adalah sangat penting untuk dapat menyebarkan informasi secara efektif atas dukungan MSME.

4. Membuat dukungan MSME sebagai kebijakan yang integral: Incorporate plans and Rencana-rencana yang terpadu dan investasi layanan-layanan dukungan MSME ke dalam rencana-rencana dukungan industri nasional, yang dapat menghemat sumber-sumber daya pemerintah dan mengurangi kebijakan yang saling bertumpang tindih untuk penyampaian layanan-layanan yang lebih efisien.

Kebijakan-kebijakan yang Relevan

ADB Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor: (Monitor ADB Asia ukuran Perusahaan Kecil dan Menengah) Sebuah sumber daya untuk mendukung negara-negara berkembang merancang kebijakan-kebijakan berdasarkan bukti untuk perkembangan MSME di Asia dan Pasifik. Ini menyediakan analisa-analisa atas sektor, keuangan dan intervensi-intervensi kebijkaan MSME; saling menukar pengalaman-pengalaman atas perkembangan MSME; dan menunjukkan data bandingan atas MSME.  

OECD and Southeast Asia Regional Policy Network on Small and Medium Enterprises: (Jaringan Kerjasama OECD dan Wilayah Asia Tenggara atas Perusahaan-perusahaan Kecil dan Menengah) Sebuah jaringan difasilitasikan oleh Program OECD Wilayah Asia Tenggara untuk membagikan sumber-sumber daya atas kebijakan-kebijakan dalam hal perdagangan, lingkungnan dan ekonomi digital.         

Enterprise Policy Responses to COVID-19 in ASEAN: Measures to boost MSME resilience: (Tanggapan-tanggapan Kebijakan Perusahaan terhadap COVID-19 di ASEAN: Usaha-usaha untuk meningkatkan ketahanan MSME):  Sebuah laporan dipublikasi oleh ASEAN dan tanggapan-tanggapan kebijakan kunci OECD untuk mendukung MSME selama pandemi dalam ekonomi-ekonomi ASEAN.  

One year of SME and entrepreneurship policy responses to COVID-19: Lessons learned to “build back better”: (Setahun dari SME dan tanggapan-tanggapan kebijakan kewiraswastaan terhadap COVID-19: Pelajaran-pelajaran yang didapati untuk “membangun kembali dengan lebih baik.”): Sebuah laporan tahun 2021 dari OECD yang menganlisa beragam SME dan kebijakan kewiraswastaan mengukur langkah-langkah yang diterapkan sejak awal dari pandemi COVID-19, untuk mengenali implikasi-implikasi untuk kebijakan di masa yang akan datang.