Mempromosikan pertumbuhan inklusif pasca pandemi

Pandemi COVID-19 telah menyoroti ketidakadilan sosial yang ada di seluruh dunia. Dampak ekonomi-sosial dari pandemi telah mempengaruhi kaum perempuan dan remaja dan UMKM secara tidak proporsional, sementara juga secara signifikan mengagalkan kemajuan yang dibuat dalam memajukan kesetaraan bagi kelompok-kelompok ini Sekretariat APEC telah mencatat bahwa promosi pertumbuhan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa “kawasan Asia-Pasifik tahan terhadap guncangan, krisis, pandemi, dan keadaan darurat lainnya di masa depan.” 

Pertanyaan-pertanyaan panduan: 

  • Seperti apakah pertumbuhan inklusif setelah pandemi COVID-19 bagi UMKM, kaum perempuan dan remaja, di antara kelompok-kelompok lain yang rentan secara ekonomi-sosial?   

  • Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang paling mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif untuk kelompok-kelompok ini? 

Context

1. Solusi-solusi yang ditargetkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbeda 

Suatu alat yang penting untuk menciptakan solusi-solusi yang ditargetkan untuk UMKM adalah pengumpulan informasi dan data yang mencatat kebutuhan-kebutuhan yang khusus, berbeda dari kelompok-kelompok demografis termasuk kaum perempuan, remaja, dan perusahaan-perusahaan yang berada di pedesaan, di antara kelompok-kelompok lainnya.  

Praktek-praktek terbaik untuk pengumpulan data UMKM termasuk seperti yang berikut ini: 

  • Memastikan bahwa data dipilah berdasarkan faktor-faktor demografis, termasuk jenis kelamin, umur, pendidikkan, dan suku, untuk menilai kebutuhan berdasarkan demografi kewirausahaan. 

  • Memastikan bahwa data dipilah berdasarkan karakteristik UMKM, termasuk ukuran perusahaan, sektor, industri, status formal dan lokasi kantor pusat, untuk menilai kebutuhan berdasarkan faktor bisnis. 

  • MEngumpulkan data UMKM dalam kemitraan dengan para pelaku wirausaha di lapangan yang akrab dengan landskap UMKM.  

  • Memastikan bahwa data yang tersedia dan dimanfaatkan secara efektif oleh berbagai tingkat pemerintahan, guna mengkoordinasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait untuk UMKM.  

  • Menyertakan data terpilah sebagai metrik atau kriteria untuk pendanaan atau hibah pengembangan bisnis, untuk membuat hibah ini lebih adil. Memiliki data ini juga membantu lembaga-lembaga pendanaan menunjukkan komitmen mereka terhadap keberagaman dan penyertaan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Mitra pnelitian kami, Kai Analytics, juga berbagi praktek-praktek terbaik dalam mensurvei design dan pengumpulan data melalui sumber daya.  

2. Membangun infrastruktur dan dukungan UMKM yang responsif  

Pertumbuhan inklusif pasca pandemi harus mencakup akses yang adil ke infrastruktur bisnis, temasuk infrastruktur fisik dan digital, mengingat arus saat ini untuk digitalisasi. Ini termasuk akses yang adil ke internet, perangkat-perangkat, teknologi-teknologi inovatif, dan perangkat lunak.  

Pemerintahan APEC harus memastikan akses yang adil terutama untuk bisnis yang berada di pedesaan, yang biasanya telah mempunyai akses yang kurang untuk internet dan kebutuhan infrastruktur lainnya. Sebagai contoh, penelitian lapangan kami di Peru menyoroti perbedaan sumber daya antara pusat-pusat kota dan daerah-daerah pedesaan, termasuk akses ke infrastruktur internet serta layanan fisik pemerintah dan basis konsumen.  

Data dari survei juga menunjukkan kecondongan berdasarkan jenis kelamin dalam akses ke infrastruktur dan dukungan untuk UMKM. Penemuan-penemuan dari survei nasional menunjukkan bahwa para pengusaha kaum perempuan barangkali menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan-layanan dukungan, seperti layanan-layanan jaringan dan keuangan, dibanding dengan rekan kerja kaum laki-laki mereka.  

Sangat penting bahwa infrastruktur yang ada dan layanan-layanan dukungan yang ada dan untuk UMKM, seperti Pusat-pusat Go Negosyo Filipina dan platform Peruano Emprendedor Peru, tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus dari beberapa kelompok pengusaha-pengusaha demofrafis, serta UMKM sesuai dengan ukuran dan faktor lainnya.  

Pengumpulan data akan sangat penting untuk menyesuaikan infrastruktir ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang mulai bermunculan dari berbagai UMKM. Ini juga menambah transparansi di seputar keberagaman dan kesetaraan dalam bagaimana proyek-proyek yang didanai oleh program-program umum. 

3. Kemitraan akar rumput untuk pertumbuhan berkelanjutan  

Untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi UMKM di perekomian APEC, sangat penting untuk mendorong kemitraan dan kolaborasi yang disengaja antara pemerintah dan para pelaku wirausaha di lapangan. Kemitraan ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan, penelitian, pemograman dan pekerjaan lain dengan UMKM diinformasikan oleh para pelaku lokal, menanggapi kebutuhan-kebutuhan UMKM, dan berkelanjutan dalam jangka waktu panjang.   

Praktek-praktek terbaik untuk kolaborasi dengan para pelaku akar rumput mencakup: 

  • Ide yang jelas tentang topik dan tujuan kolaborasi, serta peranan-perana dan tanggung jawab pihak yang berpartisipasi.  

  • Kemitraan dengan para pelaku akar rumput harus dengan disengaja, artinya pemilihan para mitra, desain proyek, tujuan-tujuan kolaborasi dan faktor-faktor yang harus diteliti dan diinformasikan dengan baik oleh para mitra.  

  • Para mitra akar rumput harus memiliki keagenan dan kepemilikan penuh atas kolaborasi, desain proyek, hasil-hasil, dan aspek-aspek kolaborasi.  

  • Kemitraan ini, meski seringkali menampilkan proyek-proyek jangka pendek, dapat menekankan cakrawala jangka panjang dan rencana keberlanjutan yang mempertimbangkan bagaimana pekerjaan dan dampak kolaborasi dapat dilanjutkan setelah proyek berakhir.  
     

Graphic


Selain itu, asosiasi-asosisasi bisnis UMKM merupakan saluran-saluran yang penting untuk mempromosikan jaringan dan berbagi pengetahuan di antara UMKM, dan bahwa  bertindak sebagai penghubung antara UMKM dan pemerintah atas nama para pengusaha.  

Sebagai contoh, kolaborasi-kolaborasi ini dapat menekankan tujuan mencapai kelestarian lingkungan jangka panjang di kalangan UMKM Penelitian nasional kami telah meunjukkan bahwa kebanyakan dari para peserta survei di setiap fokus ekonomi menganggap kelestarian lingkungan sebagai perhatian contoh untuk bisnis mereka  

Graph

Pemerintahan APEC dapat mendorong UMKM untuk berfokus pada kelestarian lingkungan melalui mandat praktek-praktek bisnis dalam contoh-contoh bisnis UMKM, dan menyediakan UMKM dengan alat-alat dan pelatihan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, seperti pendanaan dan hibah berdasarkan tolok ukur berkelanjutan dan praktek-pratek terbaik, program-program pelatihan berkelanjutan, ekosistem kolaboratif, dan crowd-sourcing dari aplikasi-aplikasi dan platform-platform yang memfasilitasi praktek berkelanjutan. 

Rekomendasi-rekomenasi kebijakan

  1. Data UMKM terpilah: Data terpilah harus dipelihara dan diperluas untuk lebih memahami perbedaan dampak pada UMKM, termasuk dampak yang beragam menurut perindustrian, ukuran perusahaan, dan sifat formal atau informal dari perusahaan-perusahaan. Kemudian data ini dimasukkan sebagai metrik atau kriteria untuk pemograman dan pendaan bagi pemerintah. 

  1. Infrastruktur dan dukungan UMKM: Untuk memastikan kesetaraan, semua UMKM harus memiliki akses ke infrastruktur fisik dan layanan-layanan pendukung, termasuk di pedesaan atau daerah-daerah terpencil, dan di industri-industri informal atau yang tidak diatur. 

  1. Model-model bisnis yang inklusif and berkelanjutan: Menciptakan model bisnis inklusif yang memungkinkan UMKM bertransaksi ke perekonomian pasca pandemi melalui inovasi, adaptasi dan kewirausahaan. Karena UMKM adalah salah satu pendorong utama dari pertumbuhan kawasan APEC, praktek jangka panjang yang berkelanjutan (Contoh: strategi-strategi inklusif berdasarkan jenis kelamin dan remaja) dalam strategi-strategi bisnis adalah sangat penting. 

  1. Mengenali dan memberi insentif pada Dampak-dampak non-finansial: Mengenali dampak-dampak yang lebih luas dari UMKM di komunitas-komunitas lokalnya, seperti memberikan pengetahuan keuangan, pelatihan praktek-praktek terbaik di industri mereka, dan investasi ke dalam infrastruktur dan pendidikan lokal. 

 

Kebijakan-kebijakan yang Relevan

Visi Putrajaya 2040: Visi panduan Sekretariat APEC yang menguraikan prioritas-priortitasnya untuk pertumbuhan inklusif.  

2030 Agenda untuk Pekembangan yang Berkelanjutan 2030: Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga tahun 2030 memperomosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan   

Sasaran Pembangunan Berkelanjutan #8: “Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.”   

Unit UKM Organisasi Perburuhan Internasional: Mempromosikan penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, dengan focus pada lima bidang utama: kewirausahaan dan ketrampilan manjemen, produktivitas dan kondisi kerja, formalisasi perusahaan, akses ke pasar, dan mendukung reformasi lingkungan.   

Saved Modules

30% of toolkit completed